Mulia-PAS akan Siapkan SDM Mumpuni

Bertempat di Auditorium Undiksha, Pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Bali Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) nomor urut 1 mendapatkan kesempatan pertama. Uji publik juga akan berlangsung hari ini, Rabu (6/11) dengan menghadirkan Cagub-Cawagub Bali Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) paslon nomor urut 2.

Mulia-PAS memaparkan sejumlah program pembangunan Bali ke depan. Selain pembangunan Bandara Bali Utara yang menjadi program andalan, juga dipaparkan rencana perbaikan lingkungan dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. Dimoderatori Rektor Undiksha Prof I Wayan Lasmawan, Cagub Muliawan Arya alias De Gadjah diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan rencana pembangunan Bali ke depan jika terpilih dan menang di Pilgub Bali 27 November mendatang. 

Undiksha pun menyiapkan delapan orang panelis yang terdiri dari guru besar yang ahli di bidang masing-masing. Uji publik kali ini juga disaksikan ribuan mahasiswa Undiksha secara tatap muka dan daring. De Gadjah dalam paparannya menyatakan setelah dua bulan berkeliling Bali berkampanye dengan Putu Agus Suradnyana (PAS) menemukan sejumlah potret kelam di Bali. Mulai dari persoalan kekurangan air bersih, sampah yang tidak tertangani dengan baik, kemacetan, pembangunan tidak merata, degradasi budaya hingga kerusakan alam Bali berkedok pengembangan pariwisata. Belum lagi masalah kemiskinan, pelayanan pendidikan, kesehatan dan juga minimnya standar upah pekerja kabupaten/kota termasuk di Provinsi Bali.

Atas persoalan tersebut Mulia-PAS merumuskan sejumlah program pembangunan Bali ke depan. Salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara yang sudah diamini langsung Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Bali, Minggu (3/11) lalu. Bahkan Prabowo menyebut kawasan bandara baru di Bali Utara ini dapat dikembangkan seperti New Singapore.

“Ini jangan diplesetkan lagi, New Singapore ini dilakukan di kawasan bandara yang tata kelola, kebersihan dan manajerialnya menyamai Singapura. Tanpa mengurangi nilai budaya dan adat kita. Pariwisata Bali tidak akan dibawa ke mana-mana tetap menjunjung budaya dan adat, kami Mulia-PAS jaminkan itu,” tegas De Gadjah.

Pembangunan Bandara Bali Utara ini menurutnya jelas akan memberikan multiplier effect pada pemerataan pariwisata dan ekonomi di Bali. Untuk menunjang keberadaan bandara, De Gadjah menyebut perlu ada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Program sekolah gratis di SMA/SMK negeri dan subsidi di sekolah swasta, beasiswa anak-anak berprestasi di jenjang perguruan tinggi, diyakininya dapat memenuhi tuntutan SDM yang diperlukan bandara.

“Yang berprestasi kita akan fasilitasi, sekolahkan untuk menempuh pendidikan dengan keahlian khusus yang diperlukan di bandara, baik manajerial, sehingga SDM kita di sana tidak hanya bekerja sebagai cleaning service atau security, tetapi bisa menempati posisi-posisi penting. Sambil jalan proses pembangunan bandara kita akan siapkan SDM ini,” imbuh dia. Masalah krisis air bersih di beberapa daerah di Bali juga disebutnya akan diselesaikan paling tidak dalam dua tahun. Bagi daerah-daerah kekurangan air bersih namun memiliki sumber air akan dibantu jaringan perpipaan, sedangkan yang tidak punya sumber air akan ditangani dengan pembuatan sumur bor.

“Grand design pembangunan kami adalah Mulia-PAS, Maju, Unggul, Lestari, Indah, Ajeg, Pasti dan Sejahtera. Maju dan unggul daerahnya, Lestari lingkungannya, indah alamnya, ajeg budaya dan adatnya serta Sejahtera masyarakatnya. Kami juga ingin mengajak akademisi termasuk Undiksha untuk mengkaji peningkatan UMP (Upah Minimun Provinsi) Bali,” terangnya. Sementara itu Cawagub Putu Agus Suradnyana (PAS) menambahkan untuk rencana pengembangan pemerataan pariwisata di Bali harus dievaluasi ulang terkait grand design pariwisata Bali yang disusun tahun 1971. Terutama terkait pengaturan Kabupaten di Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat sebagai penyangga pariwisata Bali Selatan.

Hal ini dikarenakan kondisi pariwisata di Bali Selatan saat ini berdampak sistematis pada kemacetan, over kapasitas hingga masalah sampah, persoalan sosial dan lingkungan. Hasil perkembangan pariwisata yang bombastis di Bali Selatan ini berupa Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menurutnya tidak lagi dibagikan secara proporsional kepada kabupaten penyangga. Bahkan saat didistribusikan Kabupaten Badung sebagai pusat pengembangan pariwisata di Bali, terkesan dihambur-hamburkan tanpa pola yang baik.

“Harusnya distribusi PHR ini ditarik kembali ke Provinsi. Pembagian PHR ke kabupaten lain untuk menyelesaikan masalah wajib di daerah. Misalnya menyelesaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) itu saja masih keteteran,” ungkap pria asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. Bupati Buleleng periode 2012-2017 dan 2017-2022 ini pun menyebut akan membuat grand design baku, antara hubungan tata ruang, pariwisata investasi. Menurutnya pembangunan Bandara Bali Utara dan Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang menjadi salah satu jawaban dan solusi pariwisata Bali tidak lagi hanya berpusat di selatan. Selain juga pengembangan pariwisata di Bali Selatan dinilainya sudah tidak sehat dan berdampak buruk pada kelestarian lingkungan di Bali. 

“Belum lagi ada pemotongan tebing demi kepuasan konsumen. kalau sustainability tourism kita harus bicara pariwisata berbasis lingkungan dan budaya. Kalau tarikan investasi menyebar, yang kita dapatkan ada penguatan nilai budaya yang kita dapatkan,” papar PAS. 7 k23