PAD Badung Capai Rp 5,9 Triliun, Pj Sekda Bantah Defisit

Dari informasi yang didapat, realisasi PAD Kabupaten Badung hingga saat ini baru mencapai Rp 5,9 triliun lebih dari target PAD pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp 10,2 triliun lebih. Kondisi ini berpotensi menyebabkan APBD Badung defisit. Namun potensi defisit ini dibantah oleh Pj Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba.

Pj Sekda Surya Suamba menegaskan, hingga saat ini Pemkab Badung masih berupaya untuk mencapai target pendapatan dalam APBD Perubahan 2024. Namun jika tidak tercapai, dia mengaku akan ada langkah mitigasi yang dilakukan. “Ada beberapa kegiatan dirasa tidak menyentuh langsung ke masyarakat, itu yang kita pending terlebih dahulu,” ujar Surya Suamba usai rapat Banggar DPRD Badung dengan TAPD Kabupaten Badung beberapa waktu lalu.

Program-program yang akan diutamakan adalah kesehatan, pendidikan, dan yang menyentuh langsung masyarakat. Pihaknya pun membantah akan ada defisit anggaran di 2024. Menurutnya, defisit jika nantinya ada pembiayaan yang tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah. “Kalau terjadi belanja kemudian tidak bisa dilaksanakan, itu lah yang disebut defisit,” tegas birokrat asal Tabanan ini.

Surya Suamba yang juga Kadis PUPR Badung ini juga menambahkan, Pemkab Badung berusaha tidak menciptakan hutang di APBD 2024. “Ada istilahnya manajemen cash flow, berapa kami kendalikan setiap minggu, bulan. Di sana kami kendalikan berapa yang akan kami belanjakan sesuai pendapatan yang kami capai, sehingga tercapailah tidak ada hutang atau tidak ada belanja yang tidak bisa kita bayarkan setelah dilaksanakan,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam postur Perubahan APBD 2024 sebagaimana pemaparan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat sidang paripurna pada bulan Juli 2024 lalu, pendapatan daerah dirancang Rp 11,2 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 1,7 triliun lebih atau 17,76 persen dari APBD induk 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari PAD Rp 10,2 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,9 miliar.

Sedangkan belanja daerah dirancang Rp 12,1 triliun lebih, meningkat Rp 2,4 triliun lebih atau 25,83 persen dari APBD induk 2024 sebesar Rp 9,6 triliun lebih. Untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi dirancang Rp 6,9 triliun lebih, belanja modal Rp 2,5 triliun, belanja tidak terduga Rp 75 miliar dan belanja transfer Rp 2,5 triliun lebih. 7 ind